Harian Umum Tabengan,
PALANGKA RAYA
Kontribusi minyak sawit mentah (CPO) ke daerah tersebut mencapai Rp12,6 triliun per tahun dari perkebunan seluas 450 ribu hektar.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalteng mengungkapkan, dari 900 ribu hektar perkebunan sawit yang sudah aktif, setengahnya sudah berproduksi.
Winer dari GAPKI Kalteng di Palangka Raya, Selasa (27/7) mengungkapkan, perhitungan itu dengan asumsi setiap hektar yang berproduksi menghasilkan 4 ton CPO per tahun dan harga CPO adalah Rp7 juta per ton, maka perputaran uang hanya dari penjualan CPO saja akan mencapai Rp12,6 triliun.
Jumlah itu baru dari perkebunan sawit yang telah berproduksi, masih ada perkebunan di Kabupaten Gunung Mas, Pulang Pisau dan Kapuas yang akan melaksanakan panen perdana pada awal Januari 2011.
Ia menambahkan, sektor perkebunan kelapa sawit juga telah menyerap setidaknya 270 ribu tenaga kerja. Dengan nilai perputaran ekonomi dari gaji sesuai Upah Minimum Regional mencapai Rp3,51 triliun per tahun.
Ia juga menyebut jumlah tenaga kerja pabrik CPO mencapai 13,5 ribu orang walau saat ini produksi CPO masih berpusat di wilayah barat Kalteng meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, Lamandau, dan Sukamara.
Perkebunan sawit memang diakui memberikan sejumlah dampak positif di masyarakat. Pembicara dari WWF-Indonesia, Rosenda C. Kasih juga menyebut beberapa sisi positif penembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia,
Menurutnya apek positif pengembangan perkebunan sawit di Indonesia diantaranya adalah terserapnya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan daerah dan terbukanya akses jalan hingga ke daerah-daerah terisolir.
Kontribusi perkebunan kelapa sawit pada daerah diantaranya melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan, sektor pajak penghasilan, restribusi daerah, dan percepatan perputaran perekonomian.
Namun ia mengakui, juga menyeratakan sejumlah dampak negatif dari pengembangan perkebunan sawit seperti rusaknya hutan, berkurangnya keanekaragaman hayati, penurunan kualitas lingkungan serta timbulnya sengketa lahan.
Karena itu, pihaknya menyatakan perlunya ada mekanisme perkebunan berkelanjutan yang dilakukan para pengembang perkebunan sawit khususnya di Kalteng.
Perkebunan berkelanjutan akan menjamin terpeliharanya lingkungan karena perkebunan dibangun dengan memperhatikan aspek lingkungan, aspek sosial budaya dan aspek ekonomi. ant
