|
|
|
|
||
|
||
|
||
Harian Umum Tabengan,
JAKARTA Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan para kepala daerah agar tak sembarangan memberikan izin proyek, apalagi yang berpotensi merusak lingkungan. “Masalah yang menurut saya sangat serius, sudah saatnya harus saya kemukakan saat ini, khususnya soal banyaknya pemberian izin. Kebanyakan pada tingkat bupati dan walikota yang mengeluarkan izin tersebut sehingga membawa dampak negatif pada banyak hal,” kata SBY saat rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (29/7). Misalnya, perizinan batu bara yang banyak sekali, yang kemudian pengelolaannya tidak baik, tidak menjalankan best practices, merusak lingkungan, dan sejumlah kerugian Negara. Mudahnya pemberian izin ini, menurutnya, salah satu hal yang didapatinya tidak baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi daerah bukan berarti para kepala daerah bisa seenaknya sendiri dalam membuat kebijakan, mereka tetap harus bertanggung jawab kepada Presiden. "Demokrasi yang goes local tidak meniadakan tanggung jawab mereka sebagai pejabat pemerintahan. Mereka harus bertanggung jawab kepada Presiden, bukan hanya kepada DPRD dan kepada rakyat yang memilihnya," kata SBY. SBY pun mengingatkan dalam UUD 45, Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, meskipun kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya. "Mereka berada dalam organisasi pemerintahan dan Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Wajib hukumnya mereka menjalankan garis-garis Presiden,” kata SBY.
Perjalanan Dinas SBY juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menggunakan dan mengelola biaya perjalanan dinas secara tepat sehingga memenuhi akuntabilitas dan tidak terjadi pemborosan. "Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberikan arahan bagaimana kebijakan anggaran yang tepat. Di samping itu saya juga terima laporan dari para duta besar dan kepala daerah, ada kunjungan pejabat negara yang menurut mereka tidak pas," kata SBY. Presiden menegaskan, persiapan dan pengalokasian rencana perjalanan dinas harus dikaji dan dilakukan secara matang sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dirinya juga menerima laporan banyak kegiatan sudah direncanakan di luar negeri ternyata dibatalkan. “Jadi siapa pun berkunjung ke luar negeri harus menjaga keprotokolan dan etika diplomasi. Tidak ada yang mengatasnamakan siapa pun. Mari benar-benar jalankan administrasi dan akuntabilitas keuangan sebaik-baiknya,” tegas Presiden. ant/d-com
|
|
|
|
|
||