|
|
|
|
||
|
||
|
||
Harian Umum Tabengan,
JAKARTA Kalangan politisi Senayan dan masyarakat semakin geram terhadap sikap lembek Pemerintah atas perilaku Malaysia. Kalau Pemerintah Malaysia tidak mengubah sikapnya, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta, putuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. ”Malaysia sudah tidak menunjukkan itikad baik terhadap Indonesia. Kami minta Presiden SBY mengambil tindakan tegas. Putuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia,” tegas Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi IX DPR dari FPDIP dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/8). Sikap tegas Rieke ini dilatarbelakangi tidak jelasnya hubungan diplomasi Indonesia-Malaysia. Terutama, Rieke yang membidangi ketenagakerjaan, justru melihat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) makin tidak dihargai di Malaysia. Ia meminta SBY tahan badan terhadap vonis mati TKI yang diusahakan dengan diplomasi personal. ”Lakukan desakan politik agar ada keringanan dan kebebasan TKI tersebut berapa pun jumlahnya," jelas Rieke. Rieke mengenang masa pemerintahan Presiden Gus Dur yang tegas membela warga negaranya. Bahkan, saat sudah tidak menjadi Presiden pun beberapa kali Gus Dur memperjuangkan Warga Negara Indonesia (WNI) di negara lain. Rieke berharap SBY tegas dan arif dalam melindungi warga negaranya. Ia minta SBY mencopot pejabat negara yang tidak dapat melindungi warganya di luar negeri, terutama di Timur Tengah dan di Malaysia. Reaksi keras juga dikeluarkan Haris Rusli, aktivis Petisi 28, yang mendesak pemerintah segera mengusir Dubes Malaysia di Jakarta. Sebab, tindakan Malaysia menangkap petugas bukan di perairan negaranya, merupakan sikap tak terhormat. Malaysia, katanya, seharus meminta maaf, tapi justru menantang. Dia menambahkan apa yang dilakukan demonstran Indonesia dengan menginjak-injak bendera Malaysia masih tidak sebanding dengan perlakuan warga Malaysia yang menyiksa para tenaga kerja Indonesia. Sementara Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) menyarankan agar pemerintah melakukan konfrontasi terbuka jika jalur diplomasi tidak mampu berjalan efektif. “Konfrontasi terbuka artinya tidak harus jalur diplomasi, jika mereka keluarkan travel advisory kita juga keluarkan. Perusahaan Malaysia di Indonesia dibekukan, pilihan akhirnya bisa gelar senjata,” ujar Ray.
Ray mengatakan saat ini Malaysia sudah jelas-jelas tidak merasa takut dengan Indonesia. Karena itu sudah seharusnya pemerintah bersikap tegas terhadap Malaysia. Pemerintah harus menaikkan harga dirinya dan mengajak ini menjadi konflik terbuka, karena Malaysia berkeyakinan Indonesia tidak akan serang balik mereka. Anggota DPR RI Ramadhan Pohan juga mendesak pemerintah bersikap tegas dengan menenggelamkan setiap kapal asing yang kedapatan melakukan provokasi pelanggaran wilayah NKRI. Menurut Pohan, pendekatan militer secara lebih tegas diperlukan untuk menjaga kedaulatan teritorial NKRI. Sebab jika pelanggaran wilayah terus dibiarkan, kapal/pihak asing akan semakin berani melakukan provokasi wilayah. Indikasi itu setidaknya terlihat dalam beberapa kali insiden perbatasan Indonesia-Malaysia selama beberapa tahun terakhir. Kurang tegasnya diplomasi pemerintah RI dalam melindungi kawasan perbatasan, termasuk teritorial laut, menyebabkan kapal berbendera asing kerap melintasi perbatasan dengan semena-mena. Kejadian mutakhir yang menjadi sorotan Ramadhan adalah kasus penangkapan tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI oleh Polis Marine Malaysia. ”Insiden ini tidak akan pernah terjadi apabila pemerintah bertindak lebih tegas,” kritiknya. Pemerintah Indonesia sendiri, melalui Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, akan menyatakan sikap resmi terkait ketegangan dengan Malaysia. Menurut Menko Polhukam, kemarin, SBY sudah melayangkan surat kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. SBY juga sempat menyampaikan persoalan Indonesia dan Malaysia agar diselesaikan dengan baik. SBY berupaya keras agar suasana kerja kembali sejuk. ”Beliau (SBY) mendorong pembicaraan tentang perbatasan. Itu yang paling penting. Dua poin itu inti dari surat yang disampaikan,” kata mantan Panglima TNI ini. Djoko menegaskan, untuk pembicaraan perbatasan akan dibahas secara rinci pada pertemuan berikutnya, 6 September 2010 mendatang. Rencananya, kementerian terkait dari kedua negara akan rapat membahas ketegangan yang terjadi belakangan ini. Joint Ministry Conference ini diharapkan bisa memperbaiki hubungan bilateral kedua negara. Sedangkan menurut Julian Aldrin Pasha, Jurubicara Kepresidenan, SBY juga menginstruksikan agar ada sikap resmi pemerintah Indonesia yang disampaikan secara tertulis kepada pemerintah Malaysia. Untuk itu SBY memerintahkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa melakukan berbagai upaya diplomasi, termasuk meningkatkan mutu sejumlah nota kesepahaman dengan Malaysia. Terpisah, Kemlu menyatakan tidak akan menarik Dubes Da\'i Bachtiar dari Malaysia dan memulangkan Dubes Malaysia. Keberadaan kedua Dubes penting dalam situasi sekarang. Jubir Kemlu Teuku Faizasyah, di Kantor Kemlu, Jakarta, mengatakan kedua Dubes akan menjadi jembatan komunikasi bagi kedua negara untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Faizasyah menolak jika ada anggapan Kemlu hanya diam terhadap masalah ini dan akan terus melakukan diplomasi.
Siap Ganyang Malaysia Sementara itu, Sasongko Yuwono, Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalteng, dalam rilis yang diterima Tabengan, kemarin, mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa cabang di Kalteng untuk siap memenuhi kewajiban Bela Negara seperti yang tersebut dalam UUD 1945. Pelecehan terhadap kedaulatan tidak bisa ditolerir. Lain hal dengan Herman Siswanto, Kepala Staff Komando Wilayah Brigade Masjid Kalteng, malah telah siap diberangkatkan ke wilayah Malaysia guna mengganyang Negara tersebut. ”Sesuai hasil rapat di sekretariat kami di Masjid Aqidah, Palangka Raya, bila diizinkan kami siap berangkat untuk invansi ke Malaysia,” katanya. Mereka menilai, Dubes Malaysia telah melakukan pelecehan kedaulatan dan merendahkan martabat bangsa ini, terlepas apakah mereka muslim atau tidak. Nasionalisme NKRI harga mati dan tidak bisa ditawar dengan bantuan apapun. Mereka mengaku kecewa SBY terlalu lembek terhadap Malaysia yang sudah menginjak-nginjak harga diri NKRI. “Sudah layak jika kami akan lakukan sterilisasi untuk Palangka Raya dan sekitarnya dari WNA Malaysia,” ujar Herman berapi-api didampingi 35 personel Brigade selepas melakukan latihan. “Presiden ada video porno langsung jumpa pers, begitu juga kabar Mbah Surip meninggal, namun giliran Dubes Malingsi (Malaysia) mencemooh kita, kok diam?” tambah Sasongko. anr/ant/v-nws/d-com |
|
|
|
|
||