|
|
|
|
||
|
||
|
||
|
Harian Umum Tabengan,
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah tidak campur tangan dalam pemilihan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).. Sekarang saatnya bagi pemerintah dan DPR untuk menjadikan pemilihan ketua baru KPK sebagai momentum pemulihan dan penguatan peran serta fungsi KPK. "Saya mendesak pemerintah untuk membiarkan proses pemilihan Ketua KPK di DPR berlangsung objektif dan independen. Pemerintah harus mau menahan diri untuk tidak melakukan intervensi," kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu (29/8). "Saat ini, peran dan fungsi KPK dinilai melemah akibat terhentinya proses hukum skandal bailout Bank Century dan upaya memojokan posisi para wakil ketua KPK dengan isu dugaan suap," katanya. Padahal, untuk mewujudkan good governance, pemerintah, DPR dan rakyat Indonesia butuh KPK yang tangguh dan militan. Tantangan saat ini bukan lagi sekadar memburu koruptor, melainkan juga menangkal serangan balik para koruptor. Bambang Widjojanto dan M Busyro Muqoddas adalah dua calon pimpinan KPK yang mendapat banyak apresiasi dari berbagai elemen masyarakat. Memang, belakangan ini, Busyro diduga sebagai kandidat yang dijagokan pemerintah. "Namun, jika salah satu dari mereka terpilih melalui proses yang objektif dan independen, saya yakin bisa menjadi modal dasar mendapatkan kembali kepercayaan rakyat," kata dia. Sementara, Fraksi PDI Perjuangan DPR menilai Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto adalah figur yang tepat untuk memimpin KPK. Dua calon pimpinan KPK hasil seleksi pansel ini dinilai memiliki karakter yang pas untuk memipin lembaga itu. "Kedua tokoh yang diajukan merupakan sosok yang menarik dicermati. Busyro Muqoddas figur yang konsisten tenang, Bambang Widjojanto figur yang konsisten progresif. Keduanya tepat memimpin KPK," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengingatkan, Komisi III DPR harus cermat dalam melaksanakan fit and proper test terhadap Bambang dan Buysro. Sebab, keduanya mempunyai kelebihan-kelebihan yang berimbang dan memiliki dukungan masyarakat yang cukup luas. Sedangkan Partai Demokrat meminta, siapapun yang terpilih, hendaknya mereka berani mengusut kasus pajak yang melibatkan mantan pegawai pajak Gayus Tambunan. "Calon pimpinan KPK ke depan harus berani membongkar kasus megatriliun mafia pajak serta kasus manipulasi yang melibatkan Gayus Tambunan," ujar anggota Fraksi Partai Demokrat, Didi Irwadi Syamsuddin. Keberanian untuk mengungkap kasus pajak dinilai Didi sangatlah penting, sebab dalam berbagai kasus penggelapan pajak konon melibatkan pengusaha dalam negeri. "Konon diduga kuat melibatkan beberapa perusahaan milik pengusaha sekaligus konglomerat besar negeri ini," jelasnya.
Dia berharap pimpinan KPK sudah ke depan juga memprioritaskan masalah perpajakan ini. Sebab, jika masalah-masalah yang berkaitan dengan perpajakan lamban ditiindak lanjuti, masyarakat akan semakin enggan membayar pajak. d-com
|
|
|
|
|
||