Harian Umum Tabengan,
Oleh ILLA KARTILA)**
Nur Apriani terbaring lesu, anak bawah lima tahun (balita) yang seharusnya sudah bisa berjalan pada usia 2 tahun ini, malah tak berdaya. Tubuhnya kurus kering akibat kekurangan gizi yang sangat parah.
Ayahnya, seorang pedagang keliling, tak mampu membawa bayi itu ke rumah sakit untuk diobati.
Sementara Hal, bayi berusia 50 hari, yang diduga menderita gizi buruk, akhirnya meninggal setelah sempat dirawat di IGD RS PMI Bogor. Tubuhnya tinggal tulang ketika tiba di rumah sakit itu. Ibunya bekerja sebagai pembantu di Jakarta, sementara dia dititipkan kepada neneknya di Bogor.
"Kami sudah berupaya semaksimal mungkin menolong, tetapi ketika tiba di sini Hal sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri," kata Kepala Humas dan Pemasaran RS PMI Kota Bogor, Yudha Waspada.
Bobot Hal hanya 2,1 kilogram (kg), padahal menurut dia, berat badan bayi berusia hampir dua bulan idealnya 4 kg.
Kasus gizi buruk parah juga dialami Romi (21 bulan), warga desa Widoropayung, kecamatan Besuki, Situbondo, yang akhirnya meninggal setelah menderita dehidrasi tinggi dan terlambat dirujuk ke rumah sakit.
Kulit Romi juga melepuh seperti terbakar. Kondisi ini disebabkan Romi kurang mendapatkan asupan gizi yang baik sejak lahir, sehingga pertumbuhan berat badannya saat dirujuk ke Rumah Sakit Abdurehem hanya 7,5 kg. Padahal pada usia itu bobot anak seharusnya 9-10 kg.
Enam anak berstatus gizi buruk meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan akhir tahun lalu. Satu pasien lain, Ibnu Zaki (2), masih dirawat di RSUD Labuang Baji. Kasus gizi buruk mencuat di Makassar sejak Musdalifah (3) meninggal pada 29 September lalu. Kemudian berturut-turut Adelya (9 bulan), Amelisa (6), Irdan (1), serta Muh Nur Azhar (1) serta Salsa (1).
"Pasien masuk dalam kondisi gawat, lemah dan diperparah dengan penyakit mereka," kata Wakil Direktur Umum Sumber Daya Manusia dan Diklat RSUD Labuang Baji, Sri Fausyia.
Kasus anak gizi buruk yang meninggal di Makassar menjadi peringatan penting bagi pemerintah dan masyarakat. Kepala Seksi Bina Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Astati Mada Amin mengatakan, sudah 12 anak gizi buruk meninggal di Sulsel dari 238 kasus pada 2011.
"Gizi buruk adalah masalah yang kompleks. Untuk mengatasinya harus dimulai dari tindakan preventif di lapangan, terkait ketersediaan pangan," kata Astati.
"Antisipasi gizi buruk seharusnya dilakukan sejak di tingkat posyandu. Revitalisasi posyandu dengan memberikan biaya operasional dan program pemberian gizi itu, sebetulnya telah digalakkan pemerintah." Gizi buruk masih menjadi momok di Indonesia. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2007, 21 provinsi di Indonesia masih memiliki prevalensi gizi buruk di atas prevalensi nasional sebesar 5,4 persen. Pemantauan gizi anak oleh posyandu harus dilakukan secara berkala, sebulan sekali. Di Sulsel, tercatat 27,2 persen orangtua tidak pernah memeriksakan anak ke posyandu pada 2007.
Data menunjukkan, sekitar 900 ribu balita di Indonesia menderita gizi buruk dan menurut Unicef, 7,8 juta anak-anak terhambat pertumbuhannya akibat gizi buruk. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat 5 gizi terburuk di dunia setelah China, India, Nigeria, dan Pakistan.
Di Kalsel Angka anak penyandang gizi buruk di Kalimantan Selatan juga masih cukup tinggi meski dalam beberapa tahun terakhir terjadi penurunan. Selama 2011 ditemukan 115 kasus. Angka ini menurun dibanding tahun 2008 lalu yang mencapai 158 kasus.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Rosihan Adhani, penderita gizi buruk di Kalsel tidak hanya ditemukan di pelosok, tapi juga daerah yang berdekatan dengan kota besar, seperti Banjarmasin dan Kabupaten Banjar.
Ada 2 penyebab gizi buruk di sini, katanya, pertama adalah kurangnya asupan nutrisi dalam makanan, baik yang disebabkan oleh gaya hidup masyarakat maupun kondisi ekonomi. Kedua, masih kurangnya pemahaman masyarakat untuk memberikan air susu ibu (ASI) eksklusif, padahal itu sangat penting untuk pertumbuhan anak.
"Angka pemberian ASI eksklusif di Kalsel hanya 51,18 persen dari seharusnya 65 persen. Kami terus mendorong agar para orangtua memberikan ASI paling tidak sampai umur bayi mencapai 6 bulan, jangan diberi makanan lain," ujarnya.
Selama tahun 2011, setidaknya ada 44 pasien gizi buruk yang dirawat di Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi, Kementerian Kesehatan di Kota Bogor. Dari 44 pasien itu, 30 diantaranya sudah masuk kategori gizi buruk, sedangkan 14 masih pada taraf kekurangan gizi.
Tujuh kekeliruan Dalam sebuah diskusi bertema "Mengatasi Akar Masalah Gizi: Upaya Menyelamatkan Generasi Bangsa", Ketua Yayasan Gerakan Masyarakat Sadar Gizi, Dr Tirta Prawita Sari, MSc menyebutkan, kesulitan negara ini seringkali bukan pada penetapan tema.
Secara umum, tema Hari Gizi Nasional tahun ini: "1.000 hari pertama" - sudah tepat sasaran dalam hal pengentasan masalah malnutrisi. Namun masalah pentingnya adalah pada pemilihan jenis intervensi. "Entah mengapa, pemerintah lebih tertarik pada penyelesaian yang bersifat instan namun tidak bertahan lama." Secara skematik, katanya, model penyebab malnutrisi pada balita menempatkan penyakit infeksi dan asupan makan yang tidak adekuat sebagai penyebab langsung. Secara harfiah ini menjelaskan bahwa dengan memberi makan atau mengatasi infeksi, malnutrisi dapat diatasi.
"Penyelesaian model ini harusnya bukanlah menjadi andalan, karena kondisi minus pada 2 faktor itu akan segera kembali bila penyebab tak diatasi. Secara politis tindakan kuratif jelas populer, tetapi lebih mudah dikenang oleh masyarakat bila seseorang datang dengan sekardus mie instan di suatu daerah dibandingkan dengan program pendampingan yang menawarkan intervensi berupa edukasi," kata dosen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta itu.
Dia menambahkan, "memberi makan" sudah pasti solusi terbaik, namun untuk menjaga kontinuitas pelaksanaan gizi seimbang pada level komunitas, hanya edukasi jawabannya disamping tentunya meningkatkan kemampuan finansial dan inovasi masyarakat untuk memperoleh makanan. Karena malnutrisi dan kemiskinan memiliki hubungan yang sangat erat.
Sementara menurut pengamat muda kebijkan kesehatan, A. Surahman Batara, SKM, M.Kes ada tujuh kekeliruan kebijakan pemerintah yang memperparah masalah gizi di Indonesia. Pertama, masalah gizi tidak terlepas dari masalah ekonomi. Peningkatan ekonomi masyarakat akan meningkatkan daya beli, sehingga masyarakat bisa mengkonsumsi makanan yang mempunyai nilai gizi lebih baik.
Kedua, bencana alam ikut mempengaruhi status gizi di Indonesia. Banjir, tanah longsor, tsunami, letusan gunung berapi dan lainnya akan menghambat pemenuhan gizi di Indonesia. Bencana alam berpotensi menghalang proses distribusi bahan makanan sehingga bahan pangan yang ada tidak terdistribusi dengan baik.
Ketiga, korupsi merupakan akar dari semua permasalahan di negeri ini. Tidak terkecuali kasus kekurangan gizi di Indonesia. Banyak anggaran yang disiapkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun faktanya pembagian dana tersebut tidak tepat sasaran. Buktinya permasalahan tidak segera selesai.
Keempat, budaya serba instan yang tidak produktif sedang merambah ke berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia mengakibatkan budaya menanam bahan pangan di halaman sendiri sudah hampir terkikis. Masyarakat lebih suka membeli produk-produk instan seperti fast food dan junk food yang memiliki kadar gizi relatif rendah.
Kelima, stereotip masyarakat tentang pentingnya kecukupan gizi. Anggapan yang menyebutkan bahwa gizi adalah suatu barang kebutuhan yang mahal, tidak sepenuhnya benar, karena tahu dan tempe juga bahan makanan bergizi.
Keenam, kurangnya sosialisasi program peningkatan kesejahteraan. Tidak dipungkiri pada dasarnya ada beberapa usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Namun dalam pelaksanaannya masih membutuhkan berbagai perbaikan, diantaranya mengenai sosialisasi.
"Sebagus apapun program yang ditawarkan, jika sosialisasinya gagal maka percuma saja. Untuk program-program peningkatan kesejahteraan, misalnya bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat berkategori miskin, hendaknya merata dengan sosialisasi yang baik," katanya.
Ketujuh, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pengadaan bahan pangan tentu mempunyai andil cukup besar terhadap keberadaan bahan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat berikut harganya.
Sayangnya, selama ini pemerintah masih banyak mengimpor bahan pangan untuk memenuhi kekurangan dari dalam negeri. Namun, impor bahan pangan yang tidak dikendalikan, dapat memperparah keterpurukan ekonomi Indonesia, karena hal tersebut dapat membunuh sektor pertanian yang seharusnya menjadi andalan bangsa ini.
**(Antara.
